Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Sekretaris dan Bendara PPK dan PPS. Kegiatan dilaksanakan di Aula Homestay Mutmainnah Kota Bima pada Senin, 8 Juni 2024.
Ketua KPU Kota Bima, Suaeb dalam sambutanya menjelaskan bahwa PPK, PPS dengan sekretariat masing-masing merupakan satu kesatuan yang utuh. Sehingga masing-masing harus ambil bagian sesuai tupoksi masing-masing.
"Tugas dan wewenang masing-masing sudah diatur secara jelas. Bagian sekretariat adalah bagian terpenting dalam penyelenggaraan, yang bertugas mendukung dalam pelaksanaan tugas PPK dan PPS," tegas Suaeb.
Bimtek tersebut merupakan Upaya KPU Kota Bima dalam menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan tahapan Pilkada. Yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024.
"Sekretariat memiliki tanggung jawawb terhadap pengelolaan keuangan badan adhoc mulai dari penyusunan SPJ sampai dengan surat menyurat terkait dengan pengelolaan keuangan Tingkat PPK atau PPS," Ujarnya.
Selain Ketua, komisioner KPU Kota Bima juga ikut memberikan pengarahan. Ketua Divisi Teknis Penyelenggraan Yety Safriati dalam arahannya menekankan untuk menjaga soliditas dan kekompakan antara PPK, PPS dan jajaran Sekretarian masing-masing.
"Saat ini kita sudah masuk tahapan, jadi tolong dijaga komunikasi dan pahami tugas masing-masing. Dan yang terpenting, tolong jaga independent," Pesannya.
Hal yang sama disampaikan Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Bima Amirulmukminin. Dia lebih menenangkan bahwa jajaran Sekretariat harus mengikuti pola kerja PPK dan PPS.
"Jika PPK dan PPS bekerja sampai pukul 24.00 malam, maka jam kerja bagian Sekretariat pun sama. Jadi Lembo ade, inilah konsekwensi kita jadi penyelenggara," Tegasnnya.
Sementara Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Syauqany menjelaskan saat ini sedang masuk tahapan Coklit data pemilih. Untuk itu, diminta agar bagian Sekretariat ikut aktif dalam mendorong penyuksesan Coklit tersebut.
"Ada beberapa kelurahan pemekaran yang belum perbaharui KTP-el, jadi tolong pro aktif untuk mendorong penuntasan masalah tersebut," Pesanya.
Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhaemin meyakini bahwa tim Sekretariat adalah SDM terbaik yang direkomendasikan oleh pemerintah Kota Bima dalam menyukseskan PelaksanaanPilkada Serentak Nasional Tahun 2024.
"Dari aspek SDM,pemerintah daerah sudah memberikan personil terbaik yang dianggap mampu dalam penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, serta Walikota dan Wakil Walikota Bima," Tegasnya.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan oleh materi teknis terkait dukungan Sekretariat dan Tata Kelola keuangan badan Adhoc pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
KPU Republik Indonesia
KPU PROV NTB
Selengkapnya
