KPU se NTB Reviu Indeks Partisipasi Pemilu dan Evaluasi Kegiatan Sosialisasi
KPU se NTB Reviu Indeks Partisipasi Pemilu dan Evaluasi Kegiatan Sosialisasi KPU Provinsi NTB bersama seluruh KPU kabupaten/kota se NTB melakukan Reviu Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) dan Kegiatan Sosialisasi Pemilu 2024 Seluruh Ketua Divisi Sosialisasi, Parhumas dan SDM dikumpulkan untuk reviu sekaligus mengevaluasi sisa tahapan sosialisasi beberapa bulan jelang Hari Pemungutan Suara. Tak ketinggalan seluruh Kasubbag Teknis dan Parhumas se NTB dihadirkan dalam kegiatan tersebut, Jumat (8/9) Dalam paparannya Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud meminta kepada seluruh yang hadir untuk menentukan target partisipasi pemilih pada pemilu 2024. "Sosialisasikan Pemilu secara struktur, sistematis dan masif. TSM tersebut tidak hanya berlaku pada persoalan hukum saja tapi dalam aspek sosialisasi juga", ujar Suhardi Meski keterbatasan anggaran sosialisasi, kita harus melakukan sosialisasi di dunia Maya selain dunia nyata, sambungnya Karena menurutnya porsi pemilih Gen Z dan milenial pada Pemilu 2024 sangat banyak, diatas lima puluh persen, tentu ini menggeser strategi dan jalur sosialisasi agar lebih efektif, tegas Suhardi Sementara itu Ketua Divisi Sosialisasi, Parhumas dan SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman berharap Seluruh Komisioner tetap semangat melakukan sosialisasi Pemilu di wilayahnya Dirinya merefresh kehadiran IPP yang pertama kali digagas KPU RI, sebagai tolak ukur capaian partisipasi kedepannya. "Ada tiga dimensi yang akan dilihat. Pertama adalah Pra Pemilu, kedua Tahapan Pemilu dan yang ketiga pasca Pemilu. Karena IPP ini sangatlah erat kaitannya dengan Aspek Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilakukan KPU" "Dalam Undang-Undang tahapan Pemilu Pasal 12, 15, dan 18 Tugas pokok KPU adalah melakukan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu. Jangan sampai kita dikatakan tidak melaksanakan tugas dengan baik jika tak melakukan sosialisasi", tegas Hilman Dalam kesempatan tersebut hadir juga dari Sekretariat Jenderal KPU RI Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Dohardo Pakpahan dan Tim IPP untuk mereviu Tingkat partisipasi Pemilu dan Pilkada dua tahapan terakhir.
Selengkapnya